1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas …
A. Kekuasaan belaka
B. Lembaga negara
C. Kedaulatan rakyat
D. Majelis Permusyawaratan Rakyat
JAWAB: A
2. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat Absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme …
A. Kekuasaan yang terbatas
B. Kekuasaan yang sangat terbatas
C. Kekuasaan yang tidak tak terbatas
D. Kekuasaan yang tidak terbatas
JAWAB: D
3. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawahnya …
A. Ketua MPR
B. Ketua DPR
C. MPR
D. DPR
JAWAB: C
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi, sehingga menjalankan roda pemerintahan dengan cara consentration of power and responsibility upon the President. Apa yang dimaksud dengan istilah di atas …
A. Pemusatan kekuasaan dan tanggungjawab oleh Presiden
B. Kekuasaan Presiden tidak terbatas
C. Presiden memilki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari lembaga tinggi Negara lainnya
D. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden
JAWAB: D
5. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator”. Pernyataan ini artinya …
A. Kekuasaan terbatas
B. Kekuasaan tidak terbatas
C. kekuasaan tidak tak terbatas
D. Semua jawaban salah
JAWAB: C
6. Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam Negara. Untuk itu Presiden memiliki pouvoir reglementair. Apa maksudnya …
A. kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah
B. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
C. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang
D. Semua jawaban salah
JAWAB: A
8. Prof. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah Negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa, yang menyatakan …
A. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah Negara
B. Lembaga yang memilki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara
C. Orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat
D. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas
JAWAB: D
9. Bentuk Negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan …
A. Aristoteles
B. Thomas Hobbes
C. J.J. Rousseau
D. John Locke
JAWAB: D
10. Rakyat sebagai salah satu unsur dari Negara pada hakikatnya adalah …
A. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu Negara
B. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah Negara
C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga Negara
D. Penduduk asli yang secara turun termurun hidup dalam Negara
JAWAB: C
11. Batas laut territorial suatu Negara yang diakui secara hukum internasional pada saat m1 adalah …
A. 1 mil
B. 3mil
C. 5mil
D. 12 mil
JAWAB: D
12. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai …
A. Pernyataan tentang hak-hak asasi manU1sia
B. Deklarasi terbentuknya bangsa dan Neg1ara
C. Peraturan perundang-undangan tertingg1i
D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci
JAWAB: D
13. Batang tubuh UUD 1945, dalam hubungannya dengan Pembukaan, seperti ditegaskan dalam penjelasan pad a hakikatnya merupakan …
A. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
B. Norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia
C. Dua dokumen historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia
D. Penjabaran seluruh konsepsi tentang Negara yang terkandung dalam Pembukaan
JAWAB: A
14. Penjelasan UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945, karena penjelasan tersebut. ..
A. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
B. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubunya
C. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
D. Tidak dapat diubah dan tiodak dapat dipisahkan ari batang tubuhnya
JAWAB: B
15. Ciri utama dari suatu Negara kesatuan jika dibandingkan dengan Negara serikat, yaitu bahwa Negara kesatuan …
A. Memiliki konstitusi yang tertulis
B. Kepala negaanya merupkan pilihan rakyat
C. Pemerintahaannya bersifat demokratis
D. Terbagi-bagi dalam bagian-bagian Negara
JAWAB: A
16. System pemerintahan cabinet presidensiil ditandai oleh …
A. Kepala negaranya seorang presiden
B. Presiden merupakan kepala pemerintahan
C. Kedudukan cabinet sederajat dengan parlemen
D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara
JAWAB: B
17. Berikut ini Negara-negara yang menganut pemerintahan system cabinet parlementer, kecuali. ..
A. Australia
B. India
C. Jepang
D. Amerika Serikat
JAWAB: D
18. Di antara kelebihan dari pemerintahan system cabinet presidensiil jika dibandingkan dengan system kabinet parlementer, pada system presidensiil. ..
A. Pemerintahannya lebih sesuai dengan aspirasi rakyat
B. Jalannya pemerintahan dan pembangunan relatiof stabil
C. Kebijakan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung pada presiden
D. Presiden dan menteri dapat bekerjasama dengan baik
JAWAB: B
19. Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat. ..
A. T ertulis dan mengatur
B. Mengatuyr dan mmaksa
C. Memaksa dan bersanksi
D. Tegas dan tertulis
JAWAB: D
20. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk …
A. Mengayomi pihak-pihak yang lemah
B. Mengatur pergaulan sesama manusia
C. Mewujudkan kelancaran pembangunan
D. Menjamin kepentingan seluruh warga
JAWAB: B
21. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum private, kecuali. ..
A. Seseorang mengadakan perjanjian jual b,eli sepetak tanah
B. Seseorang tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
C. Seseorang dengan sengaja menipu orang lain
D. Seorang anak menuntut hak waris dari orang tuanya
JAWAB: C
22. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara …
A. Seseorang warga Negara dengan warga Negara lain
B. Orang-orang yang menjadi pejabat pemerintah
C. Seseorang dengan benda yang menjadi hal miliknya
D. Warga Negara sebagai organisasi kekuasaan
JAWAB: B
23. Kedudukan De pan Pertimbangan Agung menu rut UUD 1945 adalah sebagai lembaga …
A. Eksekutif
B. Legislative
C. Yudikatif
D. Konsulattif
JAWAB: D
24. Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menganut system pembagian kekuasaan, buka pemisahan kekuasaan. Hal itu dapat dibuktikan, antara lain adanya campur tangan suatu lembaga tinggi Negara dalam kekuasaan lembaga Negara lainnya. Contoh-contohnya sebagai berikut, kecuali. ..
A. DPR ikut menetapkan APBN
B. Presiden memberi grasi
C. Presiden mengesahkan undang-undang
D. Presiden mengangkat duta dan konsul
JAWAB: C
25. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguJI terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap …
A. Peraturan Pemerintah
B. Keputusan Presiden
C. Keputusan Menteri
D. Peraturan Daerah
JAWAB: D
26. Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden …
A. Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B. Berkedudukan sebagai kepala Negara
C. Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D. Merupakan lembaga tertinggi Negara
JAWAB: B
27. Menurut Undang Undang Dasar Sementara 1950, pengesahan UUD dilakukan oleh …
A. Konstituante
B. Presiden
C. Kabinet
D. DPR
JAWAB: B
28. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, manakah di antaara orang-oirang dalamkasus berikut yang menjadi warga Negara Indonesia?
A. Seorang wanita Indonesia kawin dengan laki-laki asing
B. Seseorang diangkat sebagai sebagai anak oleh orang asing
C. Orang Indonesia yang tinggal di luar negri selama tiga tahun
D. Wanita asing yang putus perkawinan dengan laki-laki Indonesia
JAWAB: D
29. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara, seseorang perlu …
A. Memenuhi segala ketentuan yang berlaku
B. Berpartisipasi dalam pembangunan
C. Memberi sumbangan nyata kepada Negara
D. Mempunyai inisiatif sebagai warga Negara
JAWAB: D
30. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negri bebas aktif adalah …
A. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar
B. Mengirimkan pasukan ke luar negri unuk kepentingan perdamaian
C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan alarn politik nasional
D. Memutuskan hubungan diplomatic dengan suatu Negara lain
JAWAB: C
31. Subjek hukum perdata internasional adalah …
A. Negara
B. Gabungan Negara
C. Organisasi ionternasional
D. Manusia pribadi
JAWAB: D
32. Tantangan mendesak yang dihadapai bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas pada tahun 2020, seperti yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota APEC adalah mempersiapkan …
A. Jenis dan mutu barang-barang produksi yang lebih kompetitif
B. Tenaga kerja terampil dan mampu bekerja dalam lintas sektoral
C. Kerjasama yang lebih menguntungkan bagi ekonomi nasional
D. Barang produksi yang lebih unggul dalam kualitas dan kuantitas
JAWAB: B
33. Yang dimaksud dengan hukum public adalah …
A. Sesuatu yang berhubungan dengan tata negara
B. Sesuatu yang berhubungan dengan tata usaha negara
C. Sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Negara
D. Semua jawaban benar
JAWAB: D
34. Yang dimaksud dengan hukum private adalah …
A. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentringan orang-orang
B. Sesuatu yang berkenaan dengan kepentringan perseorangan
C. Sesuatu yang berkenaan dengan hukum perdata dan hukum dagang
D. Semua jawaban benar
JAWAB: D
35. Teori Perjanjian Masyarakat, diuraikan dengan jelas oleh …
A. John Locke
B. Montesquieu
C. Machiavelli
D. J.J. Rousseau
JAWAB: A
36. Teori Pemisahan Kekuasaan (Trias Politika), dikemukakan oleh …
A. John Locke
B. Montesquieu
C. Machiavelli
D. J.J. Rousseau
JAWAB: B
37. Teori Kedaulatan Rakyat, dikemukakan oleh …
A. John Locke
B. Montesquieu
C. Machiavelli
D. J.J. Rousseau
JAWAB: D
38. Teori Rule of Law menurut Dicey (1835-1922), mengandung unsure-unsur …
A. Supremasi hukum
B. Kesederajatan di depan hukum
C. Hak asasi manusia
D. Semua jawaban benar
JAWAB: D
39. Tujuan negara menurut Immanuel Kant (1724-1804) adalah …
A. Untuk melindungi hak dan kewajiban warga Negara
B. Untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara
C. Untuk mejaga kesejahteraan masyarakat
D. Semua jawaban benar
JAWAB: A
40. Ciri-ciri Negara hukum adalah …
A. Pengakuan atas HAM termasuk pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM
B. Pemerintah berdasarkan hukum
C. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran HAM
D. Semua jawaban benar
JAWAB: D