A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Antara Indonesia dengan Belanda
1. Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA
a. Tanggal 29 September 1945 pasukan Sekutu mendarat di Indonesia bertugas melucuti tentara Jepang, dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara bernama South East Asia Command (SEAC) dipimpin Lord Louis Mountbatten berpusat di Singapura.
b. Untuk melaksanakan tugasnya, Lord Louis Mountbatten membentuk komando khusus bernama Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison.
c. Tugas AFNEI di Indonesia adalah :
1) menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang
2) membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu
3) melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan
4) menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan pemerintah sipil
5) menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang.
 |
| Pasukan Sekutu Mendarat di Indonesia |
d. Pasukan AFNEI mendarat di Jakarta tanggal 29 September 1945 terdiri 3 divisi yaitu :
1) Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Mayor Jendral D.C. Hawthorn bertugas untuk daerah Jawa Barat
2) Divisi India ke-5, di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Marsergh bertugas untuk daerah Jawa Timur
3) Divisi India ke-26, di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers bertugas untuk daerah Sumatra.
e. Pasukan-pasukan AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan untuk daerah Indonesia lainnya diserahkan tugasnya kepada angkatan perang Australia.
f. Pada mulanya kedatangan Sekutu disambut senang hati oleh bangsa Indonesia, karena mereka mengumandangkan perdamaian.
g. Setelah diketahui Sekutu secara diam-diam membawa orang-orang Netherland Indies Civil Administration (NICA), yakni pegawai-pegawai sipil Belanda maka bangsa Indonesia curiga dan akhirnya menimbulkan permusuhan.
2. Kedatangan Belanda (NICA) berupaya menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia
a. NICA berusaha mempersenjatai kembali KNIL (Koninklijk Nerderlands Indisch Leger, yaitu Tentara Kerajaan Belanda yang ditempatkan di Indonesia).
b. orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancing kerusuhan.
c. bangsa Indonesia berjuang secara diplomasi maupun dengan kekuatan senjata untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali.
d. Konflik antara Indonesia dengan Belanda akhirnya melibatkan peran dunia intemasional untuk menyelesaikannya.
B . Peran Dunia Internasional dalam Penyelesaian Konflik Indonesia-Belanda
1. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa
a. tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak menghentikan tembak menembak untuk menyelesaikan pertikaian secara damai.
b. tanggal 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda.
c. Komisi ini dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari :
1) Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
2) Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
3) Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), dipilih Australia dan Belgia.
d. tanggal 27 Oktober 1947 KTN tiba di Jakarta untuk melaksanakan tugasnya, tetapi mengalami kesulitan karena Indonesia dan Belanda tidak bersedia bertemu di wilayah yang dikuasai masing-masing pihak.
e. KTN berhasil mempertemukan Indonesia-Belanda dalam perundingan tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat “USS Renville” yang berlabuh di teluk Jakarta (perundingan Renville).
f. Akibat perundingan Renville yaitu wilayah Rl semakin sempit dan kehilangan daerah-daerah yang kaya SDA karena diduduki Belanda.
2. Peranan Konferensi Asia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB
a. Konferensi Asia diselanggarakan di New Delhi tanggal 20 – 23 Januari 1949 dihadiri oleh utusan dari negara Afganistan, Australia, Burma (Myanmar), Sri Langka, Ethiopia, India, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Suriah dan Yaman. Hadir sebagai peninjau adalah wakil dari negara-negara Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Muangthai. Wakil-wakil dari Indonesia yang hadir antara lain Mr. A.A. Maramis, Mr. Utojo, Dr. Surdarsono, H. Rasjidi, dan Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
b. Konferensi Asia menghasilkan resolusi yang kemudian disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, isi resolusinya yaitu :
1) Pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
2) Pembentukan perintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949
3) Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
4) Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950.
c. Adanya dukungan dari negara-negara di Asia, Afrika, Arab, dan Australia terhadap Indonesia, maka tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Indonesia dan Belanda yaitu :
1) Mendesak Belanda menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya menghentikan aksi gerilyanya.
2) Mendesak Belanda membebaskan Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI tanpa syarat
3) pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar dapat menjalankan tugasnya dengan bebas.
4) Menganjurkan RI dan Belanda membuka kembali perundingan berdasarkan persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, Pemilihan Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat paling lambat tanggal l Juli 1949.
5) Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia = Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan lebih besar dan berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar mayoritas). Tugas UNCI adalah :
a) membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik
b) mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.
d. Resolusi PBB tanggal 28 Januari 1949 dirasa bangsa Indonesia masih ada kekurangan yaitu :
1) Dewan Keamanan PBB tidak mendesak Belanda mengosongkan daerah-daerah RI selain Yogyakarta.
2) Dewan Keamanan tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran resolusinya.
e. Bangsa Indonesia sebagai bangsa cinta damai selalu mentaati semua isi resolusi PBB jika sesuai dengan “prinsip Indonesia Merdeka dan sikap berperang mempertahankan diri”.
C. Keberadaan NKRI Agresi Militer Belanda
1. Keberadaan NKRI Pada Waktu Agresi Militer Belanda Pertama
a. Persetujuan Linggajati ditandatangani tanggal 25 Maret 1947 antara Indonesia-Belanda untuk mengatasi konflik melalui jalur diplomasi, tetapi Belanda mengingkari perundingan dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
b. Tujuan Belanda melakukan agresi militer I adalah :
1) Bidang Politik : mengepung ibukota RI dan penghapusan RI dari peta (menghilangkan RI secara de facto).
2) Bidang Ekonomi : merebut daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera serta pertambangan dan perkebunan di Sumatera)
3) Bidang Militer : menghancurkan TNI.
c. Usaha Belanda menghancurkan TNI mengalami kesulitan sebab TNI menggunakan siasat perang rakyat semesta dengan bergerilya dan bertahan di desa-desa, sehingga Belanda hanya menguasai dan bergerak di kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota masih dikuasai TNI.
d. adanya agresi militer I maka Dewan Keamanan PBB ikut campur tangan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN), melalui Perundingan Renville dan Perundingan Kaliurang untuk mengatasi konflik.
2. Keberadaan NKRI Pada Waktu Agresi Militer Belanda Kedua
a. tanggal 19 Desember 1948, pukul 06.00, Belanda melancarkan agresi militer ke II dengan menggempur ibu kota RI di Yogyakarta. Dalam peristiwa ini pimpinan-pimpinan RI ditawan oleh Belanda yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, Syahrir (Penasihat Presiden) dan sejumlah menteri termasuk Menteri Luar Negeri Agus Salim. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat di tepi Danau Toba kemudian dipindahkan ke Bangka dan Wakil Presiden Moh.Hatta ke Bangka.
b. tanggal 19 Desember 1948 Syafruddin Prawiranegara berhasil mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera.
c. kenyataannya Belanda hanya menguasai di kota-kota dan jalan raya dan Pemerintahan RI masih berlangsung sampai di desa-desa, rakyat dan TNI bersatu berjuang melawan Belanda dengan siasat perang gerilya dan puncaknya melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dikuasai Belanda.
 |
| Agresi Militer Belanda ke 2 |
d. Kesimpulannya bahwa pada waktu konflik Indonesia-Belanda, NKRI tetap ada meskipun Belanda menganggap RI sudah tidak ada.
D. Aktivitas Diplomasi Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan di Forum Internasional
1. Pertemuan Soekarno-Van Mook
a. Pertemuan ini untuk menjajagi kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih.
b. Presiden Soekamo mengemukakan kesediaan Pemerintah RI berunding berdasarkan pengakuan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.
c. Van Mook mengemukakan pandangannya bahwa Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran berbentuk federal dengan pemerintah sendiri di lingkungan kerajaan Belanda dan akan memasukkan Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Pertemuan Sjahrir-Van Mook
a. Pertemuan dilaksanakan tanggal 17 November 1945 di Markas Besar Tentara Inggris di Jakarta.
b. Tujuannya untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda, serta menjelaskan maksud kedatangan tentara Sekutu, tetapi pertemuan ini tidak membawa hasil.
3. Perundingan Sjahrir – Van Mook
a. tanggal 10 Februari 1946 perundingan Indonesia-Belanda dimulai, Van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda yaitu :
1) Indonesia akan dijadikan negara Commonwealth berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan kerajaan Belanda.
2) Urusan dalam negeri dijalankan Indonesia sedangkan urusan luar negeri oleh pemerintah Belanda.
b. tanggal 12 Maret 1946 Sjahrir menyampaikan usul balasan yaitu :
1) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
2) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan pada masa tertentu dan urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
c. Usul dari pihak Indonesia tidak diterima pihak Belanda dan Van Mook secara pribadi mengusulkan untuk mengakui Republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam pembentukan negara federal dalam lingkungan Kerajaan Belanda.
d. tanggal 27 Maret 1946 Sutan Sjahrir mengajukan usul baru kepada Van Mook yaitu :
1) pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto Rl atas Jawa dan Sumatera.
2) RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
3) RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam ikatan negara Belanda.
4. Perundingan di Hooge Veluwe
a. Perundingan dilaksanakan tanggal 14 – 25 April 1946 di Hooge Veluwe (Negeri Belanda), sebagai kelanjutan dari pembicaraan-pembicaraan yang telah disepakati Sjahrir dan Van Mook, dengan delegasi perundingan yaitu :
1) Mr. Suwandi, dr. Sudarsono, dan Mr. A.K. Pringgodigdo mewakili pihak pemerintah RI
2) Dr. Van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. Van Royen, Prof. Van Asbeck Sultan Hamid II, dan Surio Santosa yang mewakili Belanda
3) Sir Archibald Clark Kerr mewakili Sekutu sebagai penengah.
b. Perundingan berlangsung di Hooge Veluwe tidak membawa hasil sebab Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir-Van Mook-Clark Kerr di Jakarta.
c. Pihak Belanda tidak bersedia memberikan pengakuan de facto kedaulatan RI atas Jawa dan Sumatra tetapi hanya Jawa dan Madura serta dikurangi daerah-daerah yang diduduki oleh Pasukan Sekutu, sehingga untuk sementara waktu hubungan Indonesia-Belanda terputus, tetapi Van Mook masih berupaya mengajukan usul bagi pemerintahannya kepada pihak RI.
5. Perundingan Linggarjati
a. Perundingan Linggarjati dilakukan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon.
b. Delegasi perundingan :
1) Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir
2) Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn.
3) Perundingan dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris.
Peta Wilayah Indonesia Hasil Perundingan Linggarjati
c. keputusan Perundingan Linggarjati :
1) Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
2) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
3) Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.
d. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.
e. isi perundingan Linggajati terdapat perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda, tetapi kedudukan Republik Indonesia di dunia Internasional kuat karena Inggris dan Amerika memberikan pengakuan secara de facto.
6. Perundingan Renville
a. Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948.
b. Delegasi perundingan renville :
1) pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin.
2) Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo.
c. Hasil perundingan Renville yaitu :
1) wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook)
2) Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk
3) kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda
4) RI merupakan bagian dari RIS
5) pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.
6) Pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda sampai waktu yang ditetapkan Kerajaan Belanda untuk mengakui Negara Indonesia Serikat (NIS).
7) Akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan penduduk di daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera menginginkan daerahnya bergabung dengan RI atau negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.
8) Tiap negara (bagian) berhak tinggal di luar NIS atau menyelenggarakan hubungan khusus dengan NIS atau dengan Nederland.
d. Akibat perundingan Renville yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera menjadi lebih sempit lagi.
e. Pemerintah RI bersedia menandatangani perjanjian sebab :
1) persediaan amunisi perang semakin menipis sehingga jika menolak berarti Belanda akan menyerang lebih hebat.
2) tidak ada jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong
3) pemerintah RI yakin bahwa pemungutan suara akan dimenangkan pihak Indonesia.
f. Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati, sebab Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.
Peta Wilayah Indonesia Hasil Perundingan Renville
7. Konferensi Asia di New Delhi
a. Konferensi diselenggarakan di New Delhi (ibukota negara India) pada tanggal 20 – 25 Januari 1949 dihadiri oleh 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain.
b. Hasil konferensi meliputi :
1) pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta,
2) pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949,
3) penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia, dan
4) penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.
c. Dewan Keamanan PBB menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi dengan mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya :
1) penghentian operasi militer dan gerilya,
2) pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda,
3) pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan
4) akan diadakan perundingan secepatnya.
d. Dampak Konferensi Asia di New Delhi yaitu Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.
8. Perundingan Roem – Royen
a. Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB, sebagai hasil perjuangan diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita Indonesia di PBB, diantaranya adalah L.N. Palar.
b. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (dari Australia) dan Harremans (dari Belgia).
c. Hasil kerja UNCI yaitu mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes (di Jakarta) :
1) Wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat),
2) Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem,
3) Delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen.
d. Dalam perundingan Roem-Royen masing-masing pihak mengajukan statement yaitu :
1) Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk :
a) menghentikan perang gerilya
b) bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
c) ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.
2) Pernyataan dari delegasi Belanda yaitu :
a) menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta
b) menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
c) tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
d) menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS
e) berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.
3) Dari usulan Indonesia dan Belanda akhirnya disepakati dan ditandatangani perundingan Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949, isinya yaitu :
a) Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan
b) Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta
c) kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.
9. Konferensi Meja Bundar (KMB)
a. Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen.
b. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal), dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII), tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.
c. Konferensi Inter-Indonesia diadakan tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah :
1) akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi.
2) Pada bidang pertahanan diputuskan :
a) Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional
b) TNI menjadi inti APRIS
c) negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.
d. Konferensi Meja Bundar (KMB) :
1) merupakan langkah nyata diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Belanda.
2) Kegiatannya dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.
3) dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI.
4) para delegasi yang hadir dalam KMB yaitu :
a) Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b) BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c) Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d) UNCI diwakili oleh Chritchley.
 |
| Suasana KMB |
5) KMB menghasilkan beberapa keputusan yaitu :
a) Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dengan pengakuan kedaulatan paling lambat tanggal 30 Desember 1949.
b) Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
c) Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.
d) Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e) Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f) Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.
g) RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.
e. tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia yaitu :
1) di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
2) di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.
f. Dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia yaitu :
1) Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
2) Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
3) Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
4) Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
E. Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Daerah Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
1. Insiden bendera di Surabaya
a. tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi insiden bendera.
b. insiden berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato di jalan Tunjungan.
c. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat, dengan cara menyerbu hotel dan menurunkan bendera Belanda dan pada bagian berwarna biru dirobek, kemudian mereka mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih.
2. Pertempuran Surabaya 10 November 1945
a. peristiwa di Surabaya diawali sejak kedatangan pasukan Sekutu tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin Brigjen A.W.S. Mallaby (pemimpin pasukan Inggris).
b. tanggal 30 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat di Gedung Bank Internatio di Jembatan Merah yang menewaskan Brigjen Mallaby, sehingga Inggris memberi ultimatum yang isinya agar rakyat Surabaya menyerah kepada Sekutu.
c. secara resmi rakyat Surabaya, diwakili Gubernur Suryo menolak ultimatum Inggris, akibatnya tanggal 10 November 1945 pagi hari, pasukan Inggris mengerahkan pasukan infantri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara.
d. rakyat Surabaya tidak takut dengan gempuran Sekutu, Bung Tomo memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu, dengan korban 6.000 rakyat Surabaya gugur.
h. pertempuran di Surabaya ini seluruh unsur kekuatan rakyat bahu membahu, baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR maupun TKR laut di bawah Komandan Pertahanan Kota, Soengkono, pertempuran berlangsung sampai akhir November 1945, rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris.
i. pengaruh pertempuran Surabaya berdampak luas di kalangan internasional, bahkan masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 7-13 Februari 1946.
j. Untuk mengenang peristiwa tersebut setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan di Surabaya yang mempertahankan tanah air Indonesia dari kekuasaan asing.
 |
| Pertempuran Surabaya |
3. Pertempuran Ambarawa
a. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris).
b. Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945.
c. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu.
d. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI. Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang.
e. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI, maka untuk mengenang peristiwa ini setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri dan di Kota Ambarawa dibangun Monumen Palagan Ambarawa.
4. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945
a. tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris diboncengi oleh NICA mendarat di Medan yang dipimpin Brigjen T.E.D Kelly.
b. Awalnya mereka diterima baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara karena tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda).
c. Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda, akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA.
d. tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal.
e. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan, hal ini menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali.
f. tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area, memutuskan dibentuknya satu komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area.
5. Pertempuran lima hari di Palembang
a. Pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Palembang tanggal 12 Oktober 1945 dipimpin Letnan Kolonel Carmichael.
b. Pemerintah Indonesia di Palembang mengizinkan pasukan Sekutu hanya mendiami daerah Talang Semut, tetapi tidak mengindahkan peraturan itu, sehingga Insiden dengan pemuda meletus ketika mereka menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata.
c. Sekutu terus menambah kekuatan di Palembang dan bulan Maret 1946, pasukan Sekutu sudah berjumlah 2 batalyon, Sekutu juga melindungi masuknya pasukan Belanda, sehingga jumlah pasukan Belanda semakin bertambah.
d. Ketika meninggalkan kota Palembang, Sekutu menyerahkan kedudukannya kepada Belanda, sehingga pertempuran Belanda dan para pemuda meletus ketika Belanda meminta para pemuda dan pejuang mengosongkan kota Palembang.
e. Belanda mengajak berunding dan melakukan gencatan senjata, sementara perundingan berlangsung, tanggal 1 Januari 1947 pertempuran meletus kembali.
f. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, sehingga 1/5 bagian kota Palembang hancur.
g. tanggal 6 Januari 1947 dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia di Palembang.
6. Pertempuran di Jakarta
a. orang-orang NICA dan KNIL melakukan provokasi-provokasi bersenjata sehingga memancing kemarahan masyarakat sehingga keadaan di Jakarta menjadi kacau dan sulit dikendalikan.
b. tentara Belanda kian merajalela dan pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok tanggal 30 Desember 1945 membuat keadaan menjadi tambah gawat.
c. situasi keamanan semakin memburuk di Jakarta, maka Presiden dan Wakil Presiden tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta dan ibukota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta.
7. Puputan Margarana di Bali (20 Nopember 1946)
a. Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan Negara Indonesia Timur (NIT). Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke tangsi NICA di Tabanan tanggal 18 Nopember 1946.
b. Konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai (yang dikenal dengan nama pasukan Ciung Wanara) ditempatkan di Desa Adeng Kecamatan Marga. Belanda menjadi gempar dan berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara.
c. tanggal 20 November 1946 dengan kekuatan besar Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di desa Marga. Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah “Puputan” yang berarti bertempur sampai habis-habisan (fight to the end).
d. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh anggota pasukan dalam pertempuran tersebut, jenazahnya dimakamkan di desa Marga. Pertempuran tersebut terkenal dengan nama Puputan Margarana.
e. Gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai telah melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Timur.
8. Peristiwa Merah Putih di Manado
a. pasukan Sekutu mendarat di Sulawesi Utara juga memboncengi orang-orang NICA, kemudian mempersenjatai bekas tentara KNIL yang ditawan Jepang.
b. Sejak akhir tahun 1945, pasukan Sekutu menyerahkan Sulawesi Utara kepada pasukan NICA.
c. Pasukan NICA bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, maka Rakyat Sulawesi Utara bereaksi dengan membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). PPI berencana menyerang pasukan NICA, tetapi rencana tersebut bocor sehingga para pemimpin PPI ditangkap dan dipenjarakan.
d. tanggal 14 Februari 1946, para pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teling, mereka berhasil membebaskan pimpinan PPI dan menawan komandan NICA beserta pasukannya. Selanjutnya, para pejuang merobek bendera merah putih biru Belanda dan menjadi bendera merah putih, kemudian dikibarkan di markas Belanda di Teling, sehingga peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa merah putih di Manado.
e. Para pejuang dapat mengusir NICA dari Sulawesi Utara dan pada tanggal 16 Februari 1946, pemerintah sipil terbentuk dipimpin oleh B. W. Lapian sebagai residen.
9. Serangan Umum 1 Maret 1949
a. Belanda dalam Agresi Militer II :
1) berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibukota RI di Yogyakarta.
2) tujuannya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi.
b. Untuk menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan melawan Belanda, dengan puncak serangan berupa serangan umum terhadap kota Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949 dipimpin Letkol Soeharto yang sebelumnya mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, serangan TNI memakai sistem wehrkreise. Untuk memudahkan penyerangan dibentuk beberapa sektor yaitu :
1) sektor Barat dipimpin oleh Mayor Ventje Sumual,
2) sektor Selatan dan Timur dipimpin oleh Mayor Sardjono,
3) sektor Utara dipimpin oleh Mayor Kusno,
4) sektor Kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki.
c. Pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan-pasukan telah merayap mendekati kota dan melakukan penyusupan-penyusupan. Pagi hari tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB tepat sirene berbunyi, serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Letkol Soeharto langsung memimpin penyerangan dari sektor Barat sampai batas Jalan Malioboro. Rakyat membantu memperlancar jalannya penyerangan dengan memberikan bantuan logistik. Dalam waktu enam jam kota Yogyakarta berhasil dikuasai TNI, pada pukul 12.00 WIB tepat, pasukan TNI mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan rencana yang ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan itu bantuan Belanda tiba dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda melakukan serangan balasan.
d. Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949 yaitu :
1) Ke dalam negeri :
a) Mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi.
b) Meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya.
c) secara tidak langsung mempengaruhi sikap para pemimpin negara federal bentukan
Belanda (seperti negara Pasundan, negara Sumatra Timur dan negara Indonesia
Timur) yang tergabung dalam Bijeenkomst Federal Voor Overleg (BFO).
2) Ke luar negeri :
a) Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif.
b) Mematahkan moral pasukan Belanda.
e. Serangan Umum 1 Maret 1949 tujuan utamanya untuk membuktikan bahwa RI masih ada dan TNI masih kuat, karena berhasil memukul mundur kedudukan Belanda di Yogyakarta selama 6 jam.
f. untuk mengenang para pejuang dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 maka pemerintah Yogyakarta membangun “Monumen Yogya Kembali”.
F. Faktor-Faktor yang Memaksa Belanda Keluar dari Indonesia
1. Ketika Belanda melakukan agresi militer kedua, tanggal 19 Desember 1948 :
a. Dewan Keamanan PBB merasa tersinggung karena tindakan Belanda telah melanggar persetujuan gencatan senjata yang diprakasai Komisi Tiga Negara (KTN).
b. Belanda di Indonesia tidak memperoleh dukungan politik dan para pejuang melakukan gerilya maupun serangan umum.
2. Menghadapi kondisi ini maka Belanda mengubah sikapnya dengan sepakat melakukan gencatan senjata, sehingga penghentian tembak menembak mulai berlaku di Jawa tanggal 11 Agustus 1949, dan di Sumatera pada tanggal 15 Agustus 1949.
3. Pada masa gencatan senjata berlangsung Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949, dengan hasil utama bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949, sehingga memaksa Belanda harus keluar dari bumi Indonesia.
4. Faktor-faktor yang memaksa Belanda harus keluar dari Indonesia yaitu :
a. Faktor dari Dalam
1) Belanda menyadari bahwa kekuatan militernya di Indonesia tidak cukup kuat untuk memaksa RI tunduk kepadanya.
2) Perang yang berkepanjangan mengakibatkan hancurnya perkebunan dan pabrik-pabrik Belanda, maka untuk menghindari hal itu Belanda harus mengubah strateginya.
3) Belanda tidak mendapat dukungan politik dari dalam negeri Indonesia, karena ketika membujuk Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadi pemimpin negara di Jawa ditolaknya.
4) Para pejuang Republik Indonesia terus melakukan perang gerilya dan serangan umum.
b. Faktor dari Luar
1) PBB dan Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda.
2) Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan perekonomian Belanda.
5. adanya faktor-faktor tersebut, maka diselenggarakan KMB yang bermuara diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, sehingga memaksa Belanda keluar dari Indonesia.
G. Pengakuan Kedaulatan
1. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda dilakukan di 2 tempat pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda tanggal 27 Desember 1949 :
a. Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda oleh Ratu Juliana, P.M. Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.
b. di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan.
2. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Yogyakarta juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.
Sumber : AMIR ALAMSYAH, S.Pd.